Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenkumham Jateng Meningkat Signifikan, Triwulan IV Tercapai Sempurna

YOGYAKARTA - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah menunjukkan progres yang positif.

Hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, mem-validasi capaian tersebut.

Baca juga: Hinca Pandjaitan Minta Pidana Perbuatan Cabul Oleh LGBT Diperjelas di Memori Penjelasan KUHP

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham, terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi periode Triwulan IV, Kemenkumham Jateng dan 71 Unit Pelaksana Teknis nya dinyatakan tercapai 100%, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Hal ini sebagaimana diungkapkan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi pada kegiatan penutupan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, yang berlangsung di Hotel Harper Malioboro, Kamis (07/12).

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Ditelisik lebih mendalam dan dilihat secara komprehensif selama periode 1 tahun, capaian Kemenkumham Jateng dan jajarannya meningkat signifikan.

Terpantau capaian jajaran Kemenkumham Jateng menyentuh angka 96, 3%. Padahal, di Semester Pertama mereka hanya bisa mendapatkan penilaian 42, 4?ri target 100%. Yang kemudian meningkat menjadi 74, 7% di kuartal ketiga.

Baca juga: Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

Kepala Divisi Administrasi, Hajrianor yang hadir pada acara tersebut mengatakan, hasil ini akan menjadi bahan evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di tahun depan.

"Hasil ini patut diapresiasi, mengingat pada periode sebelumnya, capaian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan UPT masih sangat minim, " ujarnya usai kegiatan.

Baca juga: Pemerintah Kembali Ajukan RUU Perampasan Aset Koruptor ke DPR

"Namun, ini juga menjadi PR dan bahan evaluasi, karena nilai kita belum sempurna bila dilihat dalam periode satu tahun".

"Tahun depan, kita akan lebih siap dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi dan pemenuhan data dukung, melakukan langkah-langkah akselarasi, agar capaian bisa 100% seperti triwulan keempat ini, " imbuhnya.

Baca juga: Catatan Akhir Tahun KPK Menyongsong 2022